Tangerang Selatan, 12 Mei 2026 — Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berlangsung pada 4–6 Mei 2026 di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Majelis Wali Amanat dari 24 PTNBH di Indonesia sebagai wadah koordinasi dan penguatan peran strategis MWA dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi nasional.
Forum ini menjadi sarana diskusi dan penyamaan persepsi terkait berbagai isu strategis yang dihadapi PTNBH, khususnya dalam aspek pendanaan, pengelolaan sumber daya, serta penguatan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian peserta forum adalah optimalisasi pemanfaatan dana abadi (endowment fund) yang dikelola melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Forum MWA PTNBH berkomitmen untuk mendorong dan mengawal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Kementerian Keuangan agar pemanfaatan dana abadi LPDP dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan PTNBH.
Selain itu, forum juga mengusulkan agar skema dana abadi LPDP dapat diintegrasikan dan menjadi bagian dari penguatan dana abadi yang dimiliki masing-masing PTNBH. Langkah ini dipandang penting untuk meningkatkan keberlanjutan pendanaan perguruan tinggi dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Forum MWA PTNBH juga menyuarakan perlunya kebijakan yang memberikan keringanan pajak bagi PTNBH maupun dosen di lingkungan PTNBH. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya dukung institusi dan kesejahteraan sumber daya manusia perguruan tinggi sehingga mampu berkontribusi lebih optimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.
Pembahasan lainnya menitikberatkan pada upaya penguatan kemandirian finansial perguruan tinggi. Forum MWA PTNBH mendorong setiap universitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki, baik berupa tanah maupun gedung, sebagai sumber pendapatan institusi yang berkelanjutan. Pemanfaatan aset secara produktif dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas pendanaan perguruan tinggi di tengah tantangan pembiayaan pendidikan yang semakin kompleks.
Sejalan dengan hal tersebut, seluruh peserta forum sepakat untuk terus mendorong pengembangan dan peningkatan dana abadi pada masing-masing PTNBH sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi.
Forum juga membahas kebutuhan sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan PTNBH. Dalam diskusi tersebut, Forum MWA PTNBH menegaskan komitmennya untuk terus mendorong, mengusulkan, serta mengawal kebijakan terkait pemenuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahun bagi universitas-universitas PTNBH. Ketersediaan formasi CPNS dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan tata kelola perguruan tinggi.
Sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang dihasilkan, Forum MWA PTNBH Indonesia bersepakat untuk melakukan audiensi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kemendiktisaintek, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Audiensi tersebut bertujuan untuk mengawal realisasi berbagai usulan strategis yang telah disepakati dalam forum.
Melalui forum ini, Majelis Wali Amanat PTNBH se-Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memberikan masukan strategis, memperkuat tata kelola perguruan tinggi, serta mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas, kemandirian, dan daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global.